Surakarta – Presiden Joko Widodo berencana memindahkan pusat ibu kota di Kalimantan Timur tepatnya di Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegera, serta diberikan nama kota Nusantara. Hal ini memicu banyak komentar dari berbagai tokoh dan juga pengamat politik di beberapa lembaga di Indonesia.
Salah satunya adalah Ketua LSM Lapaan RI Dr. BRM Kusumo S.H. M.H. Menurutnya, pemindahan ibu kota negara atau IKN wajib sesuai dengan perundang undangan dan memiliki transparansi.
“Saya mendukung apapun kebijakan pemerintah, soal IKN saya cuma minta transparansi saja agar masyarakat di Indonesia tau mengapa ibukota negara harus pindah, ” tutur BRM Kusumo
Seperti diketahui, pemerintah sudah menyiapkan berbagai rancangan bangunan dan teknologi modern yang akan dihadirkan di IKN.
Kendati demikian, gambaran pemerintah terkait kota baru atau kota masa depan di IKN dinilai bukanlah yang identik dengan kemewahan dan kemegahan, tetapi kota yang sadar lingkungan dan hemat dari sisi energi.
Ketua Umum Ikatan Ahli Rancang Kota Indonesia (IARKI) Sibarani Sofian mengatakan bahwa pembangunan IKN Nusantara harus memperhatikan tiga hal penting, yaitu biaya, waktu, dan kualitas.
Harapan BRM Kusumo dengan adanya pemindahan IKN ini membuat suasana ibukota lebih sejuk, mengingat kalimantan adalah tempat dengan ekosistem perhutani yang kaya raya.(jen)
