Solo – Tanggal 27 November 2024, merupakan hari yang ditunggu tunggu oleh masyarakat Indonesia, terutama warga Solo yang tergabung dalam relawan, struktural, serta sayap PDIP, dan seluruh pendukung Teguh-Bambang dalam Pilwalkot Solo serta Andika Hendi dalam Pilgub Jateng.
Para relawan dari Teguh-Bambang, pendukung Andika-Hendi, dan Tim Satgas DPC PDIP Kota Solo membuat Satgas Anti Suap serta Posko Anti Suap di setiap titik yang berdekatan dengan seluruh TPS di Kota Solo. Hal ini tentunya membuat pertanyaan, kira-kira apa sih tujuan adanya Satgas dan Posko Anti Suap?
Dr. BRM Kusumo S.H., M.H., yang merupakan advokat kondang Kota Solo, kader PDIP senior, dan juga pengamat politik menyebutkan, adanya Satgas dan Posko Anti Suap merupakan wadah dan sarana pelaporan apabila ada kejanggalan-kejanggalan pada saat sebelum dan saat hari H pencoblosan.
Satgas Anti Suap tersebut merupakan gabungan relawan, militan, kader , sayap, Satgas DPC PDIP, serta pendukung Teguh-Bambang dan Andika-Hendi dari berbagai daerah di Kota Solo. Dan tentunya, bentuk tindakan pelaporan tersebut wajib disertai bukti-bukti valid dan juga sudah terkoordinasi dengan pihak Bawaslu.
“Yang jelas, wilayah Jateng, Jakarta, Jatim, Bali, dan Solo itu kan menjadi sebuah center pertarungan besar dan tersorot, dan Satgas Anti Suap kan memang pertama kali yaa di Solo, kita warga Solo menginginkan bahwa Pilkada 2024 kali ini murni transparan, karena suap menyuap sendiri kan sudah ada UUnya, baik memberi ataupun menerima,” tutur Kusumo.
Kusumo yang juga koordinator relawan Tebas (Teguh Bambang Adil Sejahtera) menambahkan, ia sangat mengapresiasi adanya Satgas dan Posko Anti Suap. Menurutnya, hal ini tentunya akan dapat menjadi pendamping masyarakat untuk dapat memilih paslon sesuai dengan nurani, tanpa paksaan dan intervensi dari pihak manapun.
“Malam ini, semua kader, relawan, militan, satgas PDIP dan pendukung Teguh-Bambang dan Andika-Hendi menjaga Posko, dan besok dari mereka juga menjadi saksi di setiap TPS, mereka jaga sampai 24 jam, mengawal dari awal sampai akhir pencoblosan, sampai pada rekapitulasi,” papar Kusumo.
Kusumo menekankan aparat hukum untuk tetap netral, dan tidak ikut cawe-cawe dengan proses berjalannya Pilkada. Ia menambahkan pentingnya netralitas di dalam tubuh TNI Polri, agar pesta demokrasi tersebut dapat berjalan dengan aman, tertib, kondusif, jujur, adil, dan transparan. (jen)
